Jumat, 26/03/2010 10:49:33 WIB Oleh: Sutan Eries Adlin
Gayus Halomoan Tambunan, pastilah membuat iri banyak orang-tidak hanya para pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Usianya baru 30 tahun, tetapi di rekeningnya pernah mampir angka 25 dengan sembilan angka nol di belakangnya alias Rp25 miliar.
Golongannya baru IIIA. Pada 2000 dia bekerja di Ditjen Pajak selulusnya dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).
Coba bandingkan dengan kekayaan mantan orang nomor satu di Ditjen Pajak yang kini menjabat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Hadi Poernomo. Pundi-pundi Pak Poeng, begitu dia biasa dipanggil, ‘hanya’ Rp38,8 miliar, dan Rp36 miliar di antaranya diklaim hibah dari orangtua dan mertua.
Hadi, yang juga alumnus STAN, konon memang berasal dari keluarga ‘balung gajah’, eufimisme untuk menyebut asal usul kemapanan seseorang oleh karena faktor keturunan. Ayahnya, menurut satu sumber, adalah seorang adipati pada sebuah kota eks karesidenan di Jatim.
Tentu saja istilah hibah tidak bebas nilai, belakangan malah menjadi cara paling mudah menyebutkan asal-usul kekayaan para pejabat publik. Boleh jadi, itulah sebab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih meneliti laporan kekayaan itu.
Lain lagi dengan M. Misbakhun, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dikenal sebagai pemilik PT Selalang Prima Internasional (SPI). Dia mantan pegawai di Ditjen Pajak yang mengundurkan diri, berganti baju sebagai pengusaha sebelum terjun ke dunia politik.
Inisiator Hak Angket Bank Century DPR tersebut juga alumni STAN dan mulai meniti karier di Ditjen Pajak pada 1992. Pria berusia 40 tahun ini mengundurkan diri pada 2005.
Selain sebagai pemegang saham mayoritas, Misbakhun sekaligus komisaris PT SPI, yang memiliki utang berupa L/C senilai US$22,5 juta (Rp207 miliar) dari Bank Century (kini Bank Mutiara), dan telah direstrukturisasi. Masalah L/C tersebut merebak ketika Staf Khusus Presiden, Andi Arief, menengarai jaminan kredit itu bermasalah dan kini Bareskrim Mabes Polri mengusut kasus tersebut.
Sebaliknya, Misbakhun justru melaporkan balik Andi Arief ke polisi dalam kaitan pencemaran nama baik.
Komjen Susno Duadji, juga dilaporkan koleganya sesama jenderal di kepolisian dengan tuduhan serupa, setelah merilis dugaan makelar kasus dalam penanganan kasus Gayus.
Gayus berkilah uang Rp24,65 miliar itu titipan Andi Kosasih, koleganya yang memiliki bisnis properti dan garmen di Batam dan Jakarta. Entah lah, tetapi yang jelas Gayus punya rumah di kawasan elite Gading Park View Blok ZE Nomor 1 dengan mobil BMW seri terbaru di garasinya.
Mari kita bayangkan berapa banyak uang puluhan dan ratusan miliar itu, terutama Rp25 miliar yang pernah ada di rekening Gayus. Kapan saya bisa punya duit segitu?
Andaikan saya mampu menabung Rp5 juta setiap bulan. Lalu, urusan lain seperti cicilan rumah dan mobil, biaya bulanan rumah tangga, uang pendidikan anak, tetek bengek asuransi, dan dana hura-hura sudah beres.
Kalau mau bisa seperti itu, berarti take home pay paling sedikit Rp20 juta per bulan-penghasilan yang lebih dari cukup dibandingkan dengan rata-rata penduduk Indonesia. Dalam bahasa gampangnya, dengan Rp20 juta per bulan, orang bisa hidup enak lah.
Coba kita bandingkan dengan rekening Gayus; Rp25 miliar yang sama dengan Rp25.000 juta. Artinya, kalau berharap bisa punya uang sebanyak itu dengan kemampuan menabung Rp5 juta per bulan, saya harus sering-sering ke bank selama 5.000 bulan.
Untuk hitungan ribuan bulan, mengingatkan dengan Lailatul Qadar. Menurut pak ustad, malam suci itu lebih baik dari 1.000 bulan yang setara dengan 83 tahun.
Jadi, kalau mau ada angka 25 dengan sembilan nol di belakangnya di rekening, butuh menabung 5.000 bulan atau 5 kali 83 tahun alias lebih dari 400 tahun.
Waduh, berarti untuk penghidupan yang lumayan enak itu, seseorang harus hidup, lalu mati, kemudian hidup lagi sebanyak 5 kali untuk bisa punya kekayaan Rp25 miliar. Weleh…weleh..weleh.
Kisah Gayus benar-benar memaksa saya geleng-geleng kepala, kadang juga manggut-manggut tak habis pikir. Pasalnya, sebagai tenaga penelaah keberatan di Ditjen Pajak, 90% permohonan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak ditolak oleh Gayus.
Dengan begitu, proses penyelesaian sengketa pajak dilimpahkan ke tingkat yang lebih tinggi yakni Pengadilan Pajak.
“Rata-rata pekerjaan dia [Gayus] bagus karena 90% keberatan ditolak. Kalau [keberatan] diterima berarti ada uang yang masuk, tetapi ini kerjaan dia rata-rata menolak keberatan,” ungkap seorang sumber Bisnis di Ditjen Pajak.
Apalagi ternyata Pengadilan Negeri Tangerang menetapkan vonis bebas. Jadi, secara legal formal, tidak ada perilaku yang melawan hukum dari seorang Gayus Tambunan selama ini.
Polisi pun-sebelum mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Komjen Pol. Susno Duadji berkoar-koar tentang makelar kasus-memandang hanya kurang dari Rp400 juta uang di rekening Gayus yang ada persoalan. Sisanya, Rp24,65 miliar dinyatakan bersih.
Ada yang janggal
Untunglah Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Hussein cukup menjawab kebingungan saya tentang hal ihwal rekening seorang Gayus-termasuk kasus pencucian uangnya.
Yunus mengakui PPATK merasa janggal uang sebesar itu tidak dipersoalkan di pengadilan. PPATK sendiri telah empat kali melaporkan kepada polisi transaksi mencurigakan dalam rekening Gayus.
Menurut dia, transaksi mencurigakan itu tidak hanya berasal dari satu dua orang saja, tapi dari banyak orang.
Kejanggalan terhadap pengusutan kasus Gayus itu akhirnya juga dirasakan oleh Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana, kemudian menular ke Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri. Intinya, soal penggelapan pajak dan pencucian uang itu belum selesai.
Kisah makelar kasus dan penggelapan pajak yang menyeret Gayus memang memiliki beberapa ‘lokasi syuting’.
Para petinggi di Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan Pengadilan Negeri Tangerang, lokasi salah satu episode kasus Gayus, harus bekerja keras untuk menjelaskan bahwa apa yang terjadi cuma ulah oknum bukan institusi.
Saya yakin petinggi di Ditjen Pajak dan Kementerian Keuangan pun juga mengalami hal yang sama dengan kolega mereka di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
Sebagai contoh, kasus Gayus pastilah mencoreng kampanye besar Ditjen Pajak tentang pentingnya membayar pajak.
Apalagi, 31 Maret adalah tenggat penyerahan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak, bagi sekitar 16 juta wajib pajak terdaftar alias ber-NPWP (nomor pokok wajib pajak).
“Orang disuruh-suruh bayar pajak yang bener, eee.., tau-taunya…?” ujar teman tanpa menyelesaikan kalimatnya. Mendengar nada sinis dari banyak orang terkait dengan kasus penggelapan pajak itu, makin sering saja pada hari-hari belakangan.
Contoh lainnya menyangkut program besar Lapangan Banteng dalam reformasi birokrasi yang salah satu komponennya adalah dengan menaikkan gaji PNS. Lah, bukannya orang pajak sekarang gajinya udah gede. Kok masih kayak gitu. Apa kata dunia?
Apalagi 2 hari lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berteriak lantang. “Isilah SPT untuk bayar pajak, karena sumber penerimaan banyak dari pajak. Anda boleh marah kalau ada yang korupsi di kementerian saya,” ucapnya pada sebuah seminar. (eries.adlin@bisnis.co.id)
